Buah kelapa bisa diolah menjadi minyak yang menjadi bahan baku minyak kelapa, makanan, obat, atau kosmetik. (Foto: courtesy tropicaltreeguide for BATUKITA.com)
BATUKITA.COM-Malang – Kementerian Pertanian (Kementan) RI terus mendorong budidaya dan replanting (peremajaan) kelapa sebagai produk unggulan masa depan.
Setidaknya, Kementan bergerak mulai 2022 dan terus berlangsung hingga 2026 ini.
Pada 2022 itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Jan S. Maringka, mendorong petani Minahasa di Sulawesi Utara membudidayakan kelapa.
Maringka mengatakan, Kementan telah memberikan bantuan kepada Satker Provinsi Sulawesi Utara melalui APBN Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp21,93 miliar.
Setidaknya, Kementan bergerak mulai 2022 dan terus berlangsung hingga 2026 ini.
Pada 2022 itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Jan S. Maringka, mendorong petani Minahasa di Sulawesi Utara membudidayakan kelapa.
Maringka mengatakan, Kementan telah memberikan bantuan kepada Satker Provinsi Sulawesi Utara melalui APBN Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp21,93 miliar.
Alokasi itu terdiri dari bibit pala untuk luasan 1.100 hektare, dan bibit kelapa untuk luasan 900 hektare.
Lalu pada Februari 2023, gerakan penanaman kelapa juga didorong di Kab Sukoharjo Jawa Tengah.
Beberapa waktu kemudian, Kementan kembali menggelar program penanaman Kelapa Genjah di Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian (Mentan SYL) kala itu, menargetkan penanaman 1 juta batang secara nasional.
Khusus di Kabupaten Kediri, penanaman kelapa diarahkan untuk klaster pekarangan dalam rangka mendukung pengembangan kawasan perkebunan.
Kementan mengajak masyarakat memaksimalkan lahan pekarangan dan lahan kosong dengan menanam kelapa genjah.
Sasaran pengembangan kegiatan ini adalah pekarangan dan kawasan perkebunan di Kabupaten Kediri, terdiri dari 60 persen pekarangan dan 40 persen kawasan perkebunan.
Data Direktorat Jenderal Perkebunan 2022, luas areal kelapa di Jawa Timur 229.994 ha dengan produksi 233.616 ton.
Di Kabupaten Kediri luas eksisting seluas 6.331 ha dengan produksi 6.416 ton.
Pada November 2025, Kementan mendorong gerakan menanam kelapa genjah di Imogiri, Bantul Jawa Tengah.
Pada tahun 2025, program dimulai di tiga provinsi dengan total 3.615 hektare, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Khusus wilayah DIY, diproyeksikan di wilayah Bantul (123 ha), Kulon Progo (127 ha), dan Sleman (100 ha).
Pada November 2025 juga, Mentan Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. meluncurkan Gerakan Penanaman Lima Juta Kelapa (Gemerlap) di Kokolohe Borong, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar.
Program penanaman kelapa ini dibarengi dengan penanaman jagung sebagai tanaman sela di lahan yang sama. Jagung dalam bahasa Selayar disebut batara.
Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Natsir Ali menegaskan bahwa penanaman jagung sebagai solusi jangka pendek untuk menopang ekonomi petani.
“Jagung kita tanam di sela kelapa. Sambil menunggu kelapa berbuah, petani tetap berpenghasilan. Ini jawaban atas kebutuhan hidup petani hari ini,” tegas Natsir.
Menurutnya, tanpa kebun yang produktif, hilirisasi (pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi) tidak akan berjalan optimal.
“Kelapa adalah komoditas rakyat yang melibatkan jutaan petani. Fondasinya harus dibenahi dulu, mulai dari kebunnya. Setelah itu, pengembangan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir agar benar-benar memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Mentan Amran.
Saat ini, pengembangan kelapa nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan.
Produktivitas kelapa tercatat stagnan dikisaran 1,1 ton kopra per hektare per tahun.
Selain itu, banyak tanaman kelapa yang telah berusia tua dan rusak, luas areal cenderung menurun, benih unggul masih terbatas, serta penerapan Good Agricultural Practices (GAP) belum merata.
Kondisi tersebut diperparah panjangnya rantai pasok yang melemahkan posisi tawar petani.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat mengatakan, pemerintah telah menyiapkan kebijakan pengembangan kelapa secara menyeluruh dengan menempatkan peremajaan sebagai langkah prioritas.
“Pengembangan kelapa kami fokuskan pada peremajaan tanaman tua dan rusak, perluasan areal tanam baru, serta intensifikasi kebun melalui bantuan benih unggul bersertifikat dan sarana produksi pendukung,” jelas Roni.
Meski menghadapi berbagai tantangan, potensi kelapa nasional masih sangat besar. Indonesia memiliki luas areal kelapa lebih dari 3,3 juta hektare dengan produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun dan melibatkan lebih dari 5,5 juta kepala keluarga petani.
Khusus wilayah DIY, diproyeksikan di wilayah Bantul (123 ha), Kulon Progo (127 ha), dan Sleman (100 ha).
Pada November 2025 juga, Mentan Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. meluncurkan Gerakan Penanaman Lima Juta Kelapa (Gemerlap) di Kokolohe Borong, Desa Mekar Indah, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar.
Program penanaman kelapa ini dibarengi dengan penanaman jagung sebagai tanaman sela di lahan yang sama. Jagung dalam bahasa Selayar disebut batara.
Bupati Kepulauan Selayar H. Muh. Natsir Ali menegaskan bahwa penanaman jagung sebagai solusi jangka pendek untuk menopang ekonomi petani.
“Jagung kita tanam di sela kelapa. Sambil menunggu kelapa berbuah, petani tetap berpenghasilan. Ini jawaban atas kebutuhan hidup petani hari ini,” tegas Natsir.
Banyak Pohon Tua dan Luasan Terus Turun
Mentan Amran Sulaiman menegaskan, peremajaan kebun menjadi kunci dalam mengatasi stagnasi produktivitas kelapa nasional.Menurutnya, tanpa kebun yang produktif, hilirisasi (pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi) tidak akan berjalan optimal.
“Kelapa adalah komoditas rakyat yang melibatkan jutaan petani. Fondasinya harus dibenahi dulu, mulai dari kebunnya. Setelah itu, pengembangan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir agar benar-benar memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Mentan Amran.
Saat ini, pengembangan kelapa nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan.
Produktivitas kelapa tercatat stagnan dikisaran 1,1 ton kopra per hektare per tahun.
Selain itu, banyak tanaman kelapa yang telah berusia tua dan rusak, luas areal cenderung menurun, benih unggul masih terbatas, serta penerapan Good Agricultural Practices (GAP) belum merata.
Kondisi tersebut diperparah panjangnya rantai pasok yang melemahkan posisi tawar petani.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat mengatakan, pemerintah telah menyiapkan kebijakan pengembangan kelapa secara menyeluruh dengan menempatkan peremajaan sebagai langkah prioritas.
“Pengembangan kelapa kami fokuskan pada peremajaan tanaman tua dan rusak, perluasan areal tanam baru, serta intensifikasi kebun melalui bantuan benih unggul bersertifikat dan sarana produksi pendukung,” jelas Roni.
Meski menghadapi berbagai tantangan, potensi kelapa nasional masih sangat besar. Indonesia memiliki luas areal kelapa lebih dari 3,3 juta hektare dengan produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun dan melibatkan lebih dari 5,5 juta kepala keluarga petani.
Kesesuaian agroklimat di berbagai wilayah menjadi modal penting untuk mengembangkan kelapa berbasis kawasan dan korporasi petani.
Seiring perbaikan di sisi hulu, pemerintah mulai mengakselerasi pengembangan kawasan kelapa berbasis hilirisasi. Roni menyebut, program hilirisasi kelapa mulai digulirkan sejak 2025 melalui pengembangan kawasan seluas 11.515 hektare.
“Pada 2026, pengembangan kawasan hilirisasi kelapa ditargetkan meningkat signifikan hingga mencapai 154.000 hektare. Selanjutnya pada 2027 akan kembali ditambah 64.275 hektare, seiring dengan penguatan industri pengolahan dan kemitraan usaha,” ujarnya.
Hilirisasi dinilai menjadi kunci dalam mengangkat nilai ekonomi kelapa.
Menurut Mentan Amran, pengolahan kelapa mampu memberikan lonjakan nilai tambah yang signifikan dibandingkan menjualnya dalam bentuk bahan mentah.
“Satu butir kelapa saat ini harganya sekitar Rp3.000. Namun jika diolah menjadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa melonjak menjadi Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per butir. Di sinilah pentingnya hilirisasi,” tegas Mentan Amran.
Melalui program hilirisasi, Kementan mendorong pengembangan berbagai produk turunan kelapa bernilai tambah tinggi.
Antara lain minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO), santan, gula kelapa, nata de coco, arang dan briket tempurung, cocopeat, serat sabut, hingga produk pangan dan kosmetik berbasis kelapa.
Seluruh proses pengembangan didukung penerapan GAP, penguatan pascapanen, serta fasilitasi akses pasar domestik dan ekspor.
Dari sisi kelembagaan, pemerintah juga memperkuat peran kelompok tani dan gabungan kelompok tani melalui pelatihan, akses pembiayaan, kemitraan dengan sektor swasta, serta dukungan regulasi.
Sejumlah kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha turut dilakukan, termasuk pengembangan benih, pembangunan kebun induk, hingga industrialisasi kelapa di sentra-sentra produksi. (#)
John
Seiring perbaikan di sisi hulu, pemerintah mulai mengakselerasi pengembangan kawasan kelapa berbasis hilirisasi. Roni menyebut, program hilirisasi kelapa mulai digulirkan sejak 2025 melalui pengembangan kawasan seluas 11.515 hektare.
“Pada 2026, pengembangan kawasan hilirisasi kelapa ditargetkan meningkat signifikan hingga mencapai 154.000 hektare. Selanjutnya pada 2027 akan kembali ditambah 64.275 hektare, seiring dengan penguatan industri pengolahan dan kemitraan usaha,” ujarnya.
Hilirisasi dinilai menjadi kunci dalam mengangkat nilai ekonomi kelapa.
Menurut Mentan Amran, pengolahan kelapa mampu memberikan lonjakan nilai tambah yang signifikan dibandingkan menjualnya dalam bentuk bahan mentah.
“Satu butir kelapa saat ini harganya sekitar Rp3.000. Namun jika diolah menjadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa melonjak menjadi Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per butir. Di sinilah pentingnya hilirisasi,” tegas Mentan Amran.
Melalui program hilirisasi, Kementan mendorong pengembangan berbagai produk turunan kelapa bernilai tambah tinggi.
Antara lain minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO), santan, gula kelapa, nata de coco, arang dan briket tempurung, cocopeat, serat sabut, hingga produk pangan dan kosmetik berbasis kelapa.
Seluruh proses pengembangan didukung penerapan GAP, penguatan pascapanen, serta fasilitasi akses pasar domestik dan ekspor.
Dari sisi kelembagaan, pemerintah juga memperkuat peran kelompok tani dan gabungan kelompok tani melalui pelatihan, akses pembiayaan, kemitraan dengan sektor swasta, serta dukungan regulasi.
Sejumlah kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha turut dilakukan, termasuk pengembangan benih, pembangunan kebun induk, hingga industrialisasi kelapa di sentra-sentra produksi. (#)
John
